TULISAN TERBARU

REFLEKSI PEMILU 2014

Salahudin, M.Si.

(Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang)

3Beberapa hari lagi rakyat Indonesia akan melangsungkan pesta demokrasi yaitu pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD). Diharapkan para stakeholders tidak menjadikan pesta demokrasi hanya sebagai kegiatan serimonial politik untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan semata, namun lebih dari itu yaitu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas dan bertanggungjawab.

            Penyelenggaraan pesta demokrasi 09 April 2014 nanti diyakini akan berjalan dengan baik, pasalnya (1) Pasca reformasi 1998 Indonesia memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan pemilihan langsung (pemilu 2004 dan 2009), (2) penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya semakin mengedepankan Teknologi Informasi (TI), (3) sistem pemilu semakin terbuka jika dibandingkan dengan sistem pemilu 2004 dan 2009 yang cenderung tertutup, dan (4) nampaknya masyarakat sebagai pemilih semakin aktif dan kritis dalam menyikapi perkembangan politik yang terkait dengan pemilihan umum.

 Belajar dari Pengalaman

            Persoalan-persoalan buruk yang pernah dialami pada pemilu sebelumnya seperti tingginya angka golput dan manipulasi data diharapkan tidak berulang kembali pada pemilu 09 April 2014 mendatang. Penyelenggara Pemilu utamanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menjadikan pengalaman itu untuk mensukseskan Pemilu 09 April 2014. Pada saat ini KPU Pusat hingga KPUD genjar berupaya melakukan upaya-upaya untuk mendorong masyarakat (pemilih) agar terlibat aktif dalam pemilu 09 April 2014 nanti. Mereka melakukan sosialisasi dan pendidikan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat tentang pentingnya ikut serta dalam pemilihan.

            Sebagai upaya untuk mengatasi manipulasi data, penyelenggara Pemilu (KPU dan KPUD) menggunakan teknologi informasi sebagai pusat data pemilih. Saat ini KPU pusat memiliki website resmi yang didalamnya tercantum data-data pemilih dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ketika pemungutan suara nanti pada 09 April 2014 masyarakat dapat menyesuaikannya dengan data resmi KPU yang dipublikasikan melalui website. Dengan demikian, upaya-upaya manipulasi data dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dapat diminimalisir.

            Kendati demikian, pesta demokrasi nanti bukan tidak mungkin akan muncul persoalan-persoalan lama yang pernah muncul pada pemilu sebelumnya, dan bahkan akan muncul persoalan-persoalan baru. Persoalan lama yang sering dijumpai pada penyelenggaraan pemiliha legislatif 2004 dan 2009 yaitu money politics, tingginya angka golput,jual beli suara antara Caleg (Calon Legislatif), dan manipulasi data (jumlah pemilih dan jumlah suara) yang dilakuka penyelenggara pemilu tingkat pusat hingga tingkat daerah dan desa atau kelurahan.

            Persoalan-persoalan di atas berpengaruh besar terciptanya pemimpin-pemimpin yang bermental korup sebagai upaya mereka untuk mengembalikan modal politik yang dikeluarkan untuk membiayai pemenangan politik. Mereka bekerja untuk mencari uang bukan mewujudkan agenda-agenda bangsa, dan bukan pula mewujudkan janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada pemilih (masyarakat).

            Pemimpin-pemimpin korup berpengaruh besar terhadap buruknya kualitas bangsa dalam segala bidang terutama buruknya kualitas sumber daya manusia bangsa, dan meningkat serta menguatnya kemiskinan. Karena itu, untuk mewujudkan bangsa yang berkualitas dan berdaya saing, maka diperlukan pemimpin-pemimpin yang berkualitas baik. Pemilu 09 April nanti merupakan momentum yang harus dimanfaatkan oleh semua pihak untuk mewujudkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas.

            Kita semua menaruh harapan besar terhadap penyelenggara pemilu mulai dari pusat hingga tingkat daerah untuk dapat menyelenggarakan pemilu 09 April nanti dengan baik dan benar. Hemat saya, hal penting yang harus dikedepankan penyelenggara pemilu adalah mengedepankan independensi dan transparansi. Independensi adalah sikap netralitas penyelenggara pemilu dari berbagai kepentingan politik pihak manapun. Sekali penyelenggara pemilu tidak mengedepankan independensi dalam menyelenggarakan tugas dan tanggungjawabnya maka akan berpengaruh fatal terhadap buruknya kualitas demokrasi dan pemilu.

            Selain itu, penyelenggara pemilu juga harus mengedepankan transparansi (keterbukaan) sebagai upaya untuk menghindari manipulasi data pemilih dan suara dalam memenangkan politisi-politisi tertentu. Mengaca pada pemilu 2004 dan 2009, manipulasi data berlangsung sistimatis diberbagai wilayah pemilihan. Sehingga banyak para Calon yang mestinya kalah dalam pemilihan namun berhasil menduduki kursi empuk di parlemen. Karena itu, Pada pemilihan 09 April 2014 nanti dibutuhkan transparansi semua pihak terutama penyelenggara pemilu sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan politik yang mengakibatkan kehancuran demokrasi.

 Butuh Peran Aktif Masyarakat

            Mewujudkan pesta demokrasi yang baik dan berkualitas tidak hanya tanggungjawab penyelenggara pemilu namun politisi sebagai pemain dan masyarakat sebagai pemilih juga memiliki tanggungjawab besar dalam mewujudkan pesta demokrasi yang baik dan berkualitas. Politisi sebagai Caleg harus menjalankan politik yang beretika dan bermoral yaitu memperhatikan asas-asas pemilu yang berlaku sebagai podaman dan landasan berpolitik. Para Caleg harus menghindari praktik-praktik politik yang bertentangan dengan hukum.

            Pada praktinya para politisi hanya sedikit yang mengindahkan aturan-aturan pemilu. Mayoritas mereka berpolitik meraih kekuasaan dengan segala cara termasuk money politics. Money politics sudah menjadi kebiasaan politik politisi. Bahkan ada statmen yang muncul “politisi tanpa money politics bagai sayur tanpa garam”. Bagi politisi, tidak asyik rasanya kalau berpolitik tanpa money politics.

            Selain money politics, prilaku buruk lain yang dikedepankan politisi dalam politik adalah melakukan intimidasi. Intimidasi yang dimaksud adalah politisi mengancam warga sebagai pemilih untuk memilih mereka, jika tidak maka politisi-politisi itu akan melakukan kekerasan-kekerasan terhadap warga sebagai pemilih itu. Intimidasi politik politisi biasanya berlangsung pada daerah-daerah terpencil seperti di Sumatra, Papua, NTT, dan NTB.

            Mengingat perilaku politisi dalam politik seperti yang disampaikan tersebut, maka peran aktif masyarakat dalam pemilu sangat dibutuhkan terutama masyarakat sipil seperti media massa, organisasi masyarakat (Ormas), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Masyarakat sipil harus memposisikan dirinya sebagai sarana untuk mencerdaskan politik warga masyarakat, dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum.

            Dalam mencerdaskan politik masyarakat, masyarapat sipil dapat melakukan pendidikan dan sosialisasi politik berupa memberi pemahaman kepada masyarakat  bagaimana menentukan pilihan politik dan memilih politisi yang baik dan benar. Melalui pendidikan dan sosialisasi politik masyarakat sipil, diharapkan masyarakat sebagai pemilih sadar akan pentingnya terlibat aktif dan kritis dalam pemilihan umum untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas baik, bertanggungjawab, dan memiliki visi yang baik untuk masa depan bangsa dan negara.

            Hal yang paling penting dilakukan oleh masyarakat sipil adalah mengawasi penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Persoalan-persoalan yang muncul dalam pemilu seperti money politics dan manipulasi data sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya pada tulisan ini disebabkan oleh minimnya pengawasan masyarakat sipil terhadap penyelenggara pemilu dan politisi. Karena itu, masyarakat sipil harus melakukan pengawasan secara ketat, obyektif, dan kritis sehingga pemilihan umum dapat berlangsung dengan baik dan benar.

            Pada akhir tulisan ini, penulis ingin mengatakan penyelenggaraan pemilu 09 April nanti dibutuhkan sinergisitas antara stakholders untuk sama-sama mengawal dan mewujudkan Pemilu 09 April 2014 dalam rangka melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas baik, bertanggungjawab, dan memiliki visi untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya.

GAMBARAN SINGKAT PENGALAMAN PRIBADI SAYA DALAM MENULIS ARTIKEL ILMIAH OPINI*

3Saya ingin menyampaikan sedikit pernyataan. Pernyataan ini bukan niat saya untuk sombong tetapi untuk memberikan semangat kepada diri saya dan kepada anda semuanya untuk terus menulis. Berikut pernyataan saya:

 “Saya dalam kurun waktu antara Maret-Oktober 2013 telah menulis sebanyak 200 artikel opini dan kesemuannya dimuat media cetak dan online (bukan media pribadi). Saya menulis sejumlah opini tersebut ditengah kesibukan saya sebagai dosen, peneliti, aktivis Sosial, dan sebagai kepala keluarga.

Secara singkat langkah-langkah saya dalam menulis opini seperti berikut ini.

  1. Mencari ide dengan banyak membaca dan diskusi
  2. Jika ide untuk menulis itu muncul, maka segera lah menulis (jangan menunda waktu)
  3. Memaksa diri untuk memulai menulis
  4. Memaklumi ketidaksempurnaan hasil karya
  5. Berbangga terhadap hasil karya meskipun masih jauh dari kesempurnaan
  6. Karya opini yang sudah ditulis harus di edit dan di olah sebaik mungkin
  7. Mengirim karya di media lokal dan media pribadi. Sebagai penulis pemula hindari dulu mengirim tulisan ke media terkenal seperti kompas dan jawa pos.
  8. Berusaha untuk kontinu dalam menulis (jangan berhenti menulis, sekali berhenti maka rasa malas akan terus menguat dalam diri)

Dalam menulis opini saya terbiasa dengan format seperti berikut ini:

  1. Paragraf pertama: Pernyataan bombastis. Contoh: Koruptor Menghancurkan Negara Hukum, Koruptor Musuh Kita Bersama
  2. Paragraf kedua dan ketiga: Menguraikan data-data tentang persoalan yang ditulis. Contoh: Data hasil Survei dan penelitian tentang korupsi
  3. Paragraf keempat dan kelima: Menguraikan bahaya-bahaya (dampak-dampak) dari persoalan yang dibahas. Contoh: Bahaya korupsi yaitu pembangun berjalan ditempat.
  4. Paragraf keenam dan ketujuh: Membahas langkah-langkah atau solusi-solusi atas masalah yang dibahas. Contoh: Untuk mengatasi korupsi dibutuhkan hukuman mati bagi koruptor.
  5. Paragraf terakhir: Justifikasi penutup dengan uraian penuh harapan. Contoh: Diharapkan upaya-upaya yang dijelaskan di atas dapat menyingkirkan budaya korupsi sehingga pembangunan bangsa dapat berjalan dengan baik, berdaya saing, dan terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

* Salahudin, M.Si. (Dosen Ilmu Pemerintahan UMM, Mantan Aktivis IMM Komisariat FISIP-UMM). Catatan singkat ini pernah disampaikanpada Forum Siskusi Jum’at Malam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FISIP UMM.

DINAMIKA POLITIK PEMBENTUKAN PPS

Oleh Salahudin, S.IP. M.Si.

 (Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Dewan Pakar LAPINDA-BIDOS)

 Sumber: Tulisan ini Pernah Dimuat Harian Suara NTB

              3Suhu politik pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) semakin memanas. Masyarakat Pulau Sumbawa seolah tidak sabar lagi menunggu terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Gerakan dan perjuangan masyarakat sipil maupun politisi terus berlangsung. Namun, gerakan dan perjuangan itu seolah mimpi disiang hari, dimana angan-angan dan harapan tidak kunjung tampak nyata. Kendati demikian, masyarakat pulau sumbawa tetap terus berjuang untuk mewujudkan harapan dan cita-cita, yaitu terbentuknya PPS.

              Tanggal 4 Juli sekelompok masyarakat turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi percepatan pembentukan PPS. Demo dilakukan dengan aksi pemblokiran pelabuhan Poto Tano. Menurut Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, aksi yang dilakukan sekelompok masyarakat itu tidak berdampak baik untuk percepatan pembentukan PPS, justru memperlambat pembentukan PPS. Menurut orang nomor satu di NTB dan di Sumbawa ini, demo dan aksi semacamnya yang dilakukan di daerah NTB dinilai kontra produktif karena akan terbentuk opini ketidaksiapan masyarakat pulau sumbawa untuk DOB (baca Harian Suara NTB, 4/7).

              Hemat penulis perspektif Gubernur dan Bupati Sumbawa di atas dapat dibenarkan. Pasalnya, kondusifitas menjadi salah satu variabel yang dinilai pemerintah pusat (Kemendagri dan DPR RI) agar suatu daerah dapat dijadikan DOB baik propinsi maupun Kabupaten/Kota. Tahun 2010 lalu, salah satu Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM), mengadakan seminar terbuka tentang Peluang dan Tantangan Pembentukan Pulau Sumbawa (PPS). Seminar itu mendatangkan staf ahli Kemendagri Prof. Ngadisah, MA., Prof. M. Mas’ud Said, PhD., Asisten staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah, dan Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., Pakar Kebijakan Publik. Seminar itu diadakan di Kota Bima yang mendatangkan semua unsur masyarakat. Namun sangat disayangkan, seminar itu tidak dapat berlangsung dengan baik karena dihadang oleh sekelompok massa yang melakukan aski penelokan dan pembubaran seminar tersebut. Aksi-aksi semacam ini menjadi penghambat terbentuknya PPS.

              Prof. Ngadisah berkesimpulan secara geografi Pulau Sumbawa tidak diragukan lagi untuk dibentuk menjadi sebuah propinsi. Namun melihat aksi sekelompok massa yang menolak seminar diadakan LSM itu membuat Ngadisah berkesimpulan Pulau Sumbawa dapat dibentuk menjadi Propinsi harus dibenahi dan dikuatkan dulu komitmen intelektual dan mentalitas masyarakat sehingga siap membangun Pulau Sumbawa menjadi lebih baik. Menurutnya pembentukan propinsi baru tidak cukup hanya potensi wilayah atau ekonomi namun jauh lebih penting adalah kesiapan mental sumber daya manusia. Keberadaan sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing menentukan kualitas pembangunan DOB.

              Mengutip pernyataan Gubernur NTB seperti yang diberitakan harian Suara NTB (4/7) salah satu kunci agar PPS segera terbentuk adalah jangan suka saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Mental yang perlu dimiliki adalah mental kebersamaan. Mestinya semua stakholder pejuang PPS bersama-sama membangun kekuatan untuk melobi pemerintah pusat (kemendagri) dan DPR RI. Aksi atau demo bukan jalan terbaik untuk memperjuangkan PPS. Masih banyak cara-cara konvensional lain yang dapat ditempuh seperti membangun komunikasi intensif sinergis dengan pihak-pihak terkait sehingga kekuatan kolektif untuk mempersiapkan data-data pendukung sebagai bahan untuk meyakinkan DPR RI dan Kemendagri.

              Namun sejauh pemahaman penulis, cara-cara konvensional tersebut tidak pernah dilakukan, justru terjadi perpecahan internal terkait penentuan ibu kota propinsi dan pencitraan figur persiapan kepala daerah Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) nanti. Ditambah lagi  dengan isu ketidak jelasan anggaran Rp 2 miliar untuk percepatan pembentukan PPS. Hal-hal inilah yang menjadi salah satu penghambat terbentuknya PPS yang didambahkan oleh kita semua.

              Ada banyak pihak yang beranggapan lambannya pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa karena minimnya dukungan Gubernur Propinsi NTB. Mereka beranggapan Gubernur tidak memiliki niat dan komitmen baik untuk mendukung percepatan pembentukan PPS. Hemat saya anggapan ini tidak tepat, karena komitmen Gubernur NTB mendukung percepatan pembentukan PPS terlihat jelas dari anggaran yang diberikan kepada Tim Percepatan Pembentukan PPS sebesar Rp 2 miliar. Andai Gubernur NTB tidak mendukung pembentukan PPS, tidak mungkin anggaran APBD sebesar Rp 2 miliar diberikan kepada Tim Percepatan Pembentukan PPS.

              Sebaiknya masyarakat pulau sumbawa harus mempertanyakan laporan realisasi anggaran tersebut. Anggaran Rp 2 miliar itu digunakan untuk apa dan apa luaran (produk) dari anggaran tersebut. Seharusnya Tim Percepatan Pembentukan PPS menyampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat pulau sumbawa bagaimana perkembamngan pembentukan PPS. Apa yang telah dilakukan dan apa alasan-alasan konkrit yang membuat pembentukan PPS berjalan ditempat.

              Hemat saya ada dua hal yang patut dibenahi dalam memperjuangkan pembentukan PPS yaitu meminimalisirkan kepentingan politik individu para elit, dan memahamkan masyarakat pulau sumbawa makna dan tujuan pembentukan PPS.

              Saya melihat kepentingan politik individu para elit dalam memperjuangkan PPS sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari gerakan elit yang menjadikan isu pembentukan PPS sebagai alat politik untuk mendapatkan kekuasaan politik. Pembuatan kalender PPS, misalnya, adalah salah satu wujud nyata para elit mencitrakan dan mempublikasikan diri untuk kepentingan politik masing-masing. Selain itu, kesibukkan para elit mencitrakan dirinya sebagai pemimpin PPS jika terbentuk nanti. Pengaruh dari kepentingan politik individu ini adalah tidak berjalannya agenda-agenda penting dalam percepatan pembentukan PPS.

              Percepatan pembentukan PPS dibutuhkan kesamaan visi stakeholder di NTB untuk bersama-sama meyakinkan pemerintah pusat dan DPR RI bahwa masyarakat pulau sumbawa sangat berharap terbentuknya PPS. Meyakinkan pemerintah pusat dan DPR RI, tidak cukup lobi tanpa data namun dibutuhkan data-data riil dan ilmiah sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena itu, untuk mewujudkan cita-cita masyarakat pulau sumbawa,  para elit lokal inisiator dan pendukung pembentukan PPS harus kerja keras untuk memperjuangkan cita-cita masyarakat pulau sumbawa. Sudah saatnya elit lokal (baik yang ada di pulau sumbawa dan di daerah lain) melepaskan egosentris dan kepentingan politik masing-masing.

          Selain meyakinkan pemerintah pusat, elit lokal juga harus memberi pemahaman yang baik  kepada masyarakat tujuan dari pembentukan PPS. Tujuan pembentukan PPS bukan untuk menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, namun jauh dari itu yakni mewujudkan pembangunan daerah pulau sumbawa (Bima, Dompu, dan Sumbawa) yang berdaya saing. Pemahaman ini sangat penting untuk ditanamkan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan harmonisasi sosial politik dan budaya dalam mewujudkan pembangunan PPS yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat Mbojo, Dompu, dan Samawa. Semoga!

Reformasi Birokrasi Tanpa Arah

Oleh Salahudin, S.IP. M.Si.
(Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang)

3 Akhir-akhir ini dinamika politik dan pemerintahan semakin menampakkan situasi tanpa arah dan tujuan yang jelas. Perkembangan kasus korupsi, misalnya, menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses penyelenggaraan politik dan pemerintahan. Korupsi seolah menjadi budaya dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan kita. Selain itu, kita sangat mudah melihat penegak hukum seolah tidak berdaya manakala berhadapan dengan pemilik modal dan kekuasaan.
Hukum belum mampu dijadikan sebagai sarana penegak keadilan dan kebenaran. Acapkali hukum dijadikan sebagai alat politik untuk meraih kepentingan sepihak dari para pemilik kekuasaan. Dinamika politik dan pemerintahan seperti ini membuat bangsa dan negara tidak berdaya untuk berbenah diri meraih kemajuan, justru membuat bangsa dan negara semakin jauh dari peradaban tinggi yang dicita-citakan dalam konstitusi.
Sebenarnya telah ada upaya-upaya baik elemen bangsa untuk merubah negara ini menjadi lebih baik, bermartabat, berdaya saing, dan unggul dalam segala lini. Gerakan reformasi, misalnya, adalah bentuk nyata upaya elemen bangsa untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Gerakan  Reformasi untuk Kebaikan
Gerakan reformasi 1998 menuntut adanya perubahan dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Gerakan ini menghendaki kehidupan politik dan pemerintahan harus didasari oleh nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dijadikan sebagai kata kunci perjuangan masyarakat   Indonesia untuk menggulikan kekuasaan Soeharto. Masyarakat Indonesia menginginkan adanya perubahan kehidupan politik dan pemerintahan yang lebih terbuka, berkeadilan, dan menunjungtinggi nilai-nilai persamaan dalam kehidupan bangsa dan negara. Untuk mencapai nilai-nilai baik ini tidak cukup hanya menggulikan kekuasaan semata namun harus diikuti tindakan-tindakan nyata semua pihak terutama melakukan reformasi hukum, reformasi struktur politik dan pemerintahan, dan reformasi budaya.
Reformasi hukum adalah upaya merubah konstitusi negara yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Di awal tahun 1999, pasca bergulirnya kekuasaan Soeharto, dibawa bendera reformasi semua elemen bangsa berjuang keras untuk melakukan reformasi hukum. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali sehingga mendorong perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih luas hingga ke tataran teknis. Negara dan elemen masyarakat berupaya keras mendesain peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai dasar demokrasi.
Upaya-upaya negara dan masyarakat sipil melahirkan sejumlah peraturan perundang-undangan baru membawa dan mengandung nafas demokrasi seperti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum secara langsung, Undang-Undang tentang sistem kepartaian yang multi partai, Undang-Undang tentang otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik yang responsif dan berkeadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang menjamin demokrasi.
Tidak hanya melakukan reformasi hukum seperti di atas, negara dan masyarakat sipil melakukan upaya reformasi struktur politik dan pemerintahan ditandai dengan terbentuknya sistem check and balance antara legislatif dan eksekutif yang berasaskan nilai-nilai persamaan, terbentuknya sejumlah auxsealirye state seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Hukum dan HAM, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, dan puluhan komisi lain penjaga dan penegak demokrasi. Reformasi struktur ini menjamin realisasinya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam peraturan perndang-undangan hasil dari reformasi hukum. Negara dan masyarakat sipil berkeyakinan reformasi hukum tidak berdampak baik tanpa diikuti reformasi struktur politik dan pemerintahan.
Reformasi hukum dan struktur politik seperti dijelaskan di atas perlu diperkuat reformasi budaya. Kekuasaan orde baru selama 32 tahun secara nyata telah memperkuat budaya, cara pandang, sikap, dan perilaku menyimpang  elemen bangsa seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selama 32 tahun Soeharto berkuasa tentunya meninggalkan budaya-budaya anti demokrasi, anti perubahan, dan anti masyarakat sipil. Karena itu, perlu dilakukan reformasi budaya sebagai upaya merubah cara pandang, sikap, dan prilaku elemen bangsa yang tidak searah dengan nilai-nilai demokrasi.
Akhir-akhir ini negara dan masyarakat sipil gencar melakukan pembudayaan demokrasi seperti menerapkan kurikulum anti korupsi, sosialisasi anti korupsi, pelatihan anti korupsi, pelatihan penyelenggaraan pelayanan publik bagi pemerintah, pelatihan advokasi dan pendampingan bagi aktivis masyarakat sipil, seminar, lokakarya, dan workshop penguatan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan.

Paradigma Baru yang Diabaikan
Salah satu paradigma baru pemerintahan yang dikehendaki dalam reformasi dan demokrasi adalah paradigma good governance. Paradigma ini menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai kesuksesan demokrasi dalam pemerintahan. Masyarakat sipil pro demokrasi memperjuangkan paradigma ini untuk dterapkan semua level pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Masyrakat sipil berjuang dan mendorong semua struktur pemerintah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
Menurut Sedarmayanti pentingnya penerapan good governance di beberapa negara sudah mulai meluas ± tahun 1980, dan di Indonesia good governance mulai dikenal secara lebih dalam ± tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik dilingkungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk di lingkungan akademisi. Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan good governance, akuntablitas dan partisipasi yang lebih luas.
Word Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik mapun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Prinsip-Prinsip good governance terdiri dari penegakkan hukum, transparansi, partisipatif, responsif, akuntablitas, dan visioner.
Namun hingga kini, pemerintah dinilai sulit menerima dan menjalankan prinsip-prinsip good governance sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan ini tampak dari maraknya tindakan korupsi diberbagai level pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik yang mahal, minimnya keterbukaan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat dalam penentuan dan pengawasan kebijakan, dan penegakkan hukum tidak berpihak kepada kebenaran.
setiap saat masyarakat menyaksikan kasus tindakan korupsi politisi dan birokrasi seperti kasus Century, Hambalang, Simolator SIM, Impor Daging Sapi, dan baru-baru ini muncul kasus SKK Migas. Sederet kasus tersebut adalah sedikit dari banyak kasus lain yang melibatkan politisi dan birokrasi.
Akhir-akhir ini tindakan korupsi semakin menjamur dan terjadi diberbagai level birokrasi dan pemerintahan. Politisi dan birokrasi seolah tidak takut dan sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan tindakan KKN.Hasil kajian Indonesia Public Institute (IPI) tentang Korupsi Kepala Daerah, misalnya, sejak diterapkan kebijakan otonomi daerah melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 kemudian diganti undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,hingga Juli 2013 terdapat 298 kepala daerah dari 524 total jumlah kepala daerah di Indonesia tersangkut masalah korupsi, baik sebagai saksi, tersangka terdakwa atau terpidana korupsi. Politisi DPRD dan birokrasi SKPD (satua kerja perangkat daerah) tidak mau ketinggalan dari kepala daerah untuk melakukan tindakan KKN.Kementrian dalam negeri (Kemendagri) merilis terdapat 3.000 anggota DPRD se-Indonesia tersangkut persoalan hukum.Selain itu, acapkali birokrasi PNS seperti kepala SKPD termasuk Sekretariat Daerah (Sekda) melakukan tindakan korupsi.
Korupsi dilakukan beragam modus seperti penggelapan pajak daerah, penggelapan anggaran daerah, penyusunan APBD tanpa didasari standar analisis belanja yang tepat, dan berbagai modus lain dilakukan untuk memperkaya diri, anggota, golongan, dan kelompok. Disisi lain, masyarakat hidup dalam keadaan sesak karena kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, keterbatasan rumah layak huni, keterbatasan akses informasi dan pelayanan, dan berbagai perangkap kemiskinan lain. Sampai kapan persoalan ini terus berlangsung? **